Pemberontak Thailand Mengaku Bertanggung Jawab Atas Pemboman di Bulan Ramadhan

Lebih dari 7.300 orang telah tewas sejak 2004 dalam pertempuran antara pemerintah dan kelompok-kelompok bayangan yang mencari kemerdekaan untuk provinsi-provinsi Melayu-Muslim Narathiwat, Yala, Pattani dan sebagian Songkhla.

by Siti Nurhajaiti April 16, 2022, 7:13 pm 11.2k Views

CakapCakap – Cakap People! Pemberontak Thailand yang tidak diajak dalam pembicaraan damai pada Sabtu, 16 April 2022, mengaku bertanggung jawab atas pemboman mematikan di bagian selatan negara itu yang berpenduduk mayoritas Muslim. Tindakan itu melanggar perjanjian yang telah disepakati antara kelompok pemberontak utama dan pemerintah untuk melakukan gencatan senjata selama Ramadhan.

Dua ledakan pada hari Jumat, yang menewaskan seorang warga sipil dan melukai tiga polisi, dilakukan oleh pemberontak Thailand yang disebut sebagai “G5”, sebuah kelompok militan Organisasi Pembebasan Bersatu Patani (PULO), kata presiden kelompok itu, Kasturi Mahkota kepada Reuters.

Lebih dari 7.300 orang telah tewas sejak 2004 dalam pertempuran antara pemerintah dan kelompok-kelompok bayangan yang mencari kemerdekaan untuk provinsi-provinsi Melayu-Muslim Narathiwat, Yala, Pattani dan sebagian Songkhla. Daerah itu merupakan bagian dari kesultanan Patani yang dicaplok Thailand dalam perjanjian tahun 1909 dengan Inggris.

Mahkota mengatakan melalui telepon bahwa ledakan di provinsi Pattani merupakan “hal biasa” bagi PULO, tidak termasuk dalam pembicaraan antara pemerintah dan Barisan Revolusi Nasional (BRN), yang sepakat dua minggu lalu untuk menghentikan kekerasan selama bulan suci Ramadhan hingga 14 Mei.

Seorang juru bicara pasukan keamanan Thailand di selatan, Kolonel Kiatisak Neewong, mengatakan tanpa menyebut nama PULO bahwa sebuah kelompok yang tidak diajak dalam pembicaraan damai kemungkinan bertanggung jawab atas pemboman yang bertujuan mengganggu gencatan senjata Ramadhan.

Pengungsi, yang melarikan diri dari gejolak pertempuran antara tentara Myanmar dan pemberontak etnis minoritas bersiap, ketika mereka secara sukarela kembali melintasi perbatasan ke Myanmar, di sebuah dermaga di distrik Mae Sot, provinsi Tak, Thailand, Minggu, 19 Desember 2021. [Foto: REUTERS /Athit Perawongmetha]

Tim Thailand pada pembicaraan damai dan BRN menolak berkomentar.

“Pembicaraan tidak cukup inklusif dan berlangsung terlalu cepat,” kata Kasturi, yang kelompoknya menolak kesepakatan yang akan mengesampingkan kemungkinan kemerdekaan dari Thailand yang mayoritas beragama Buddha.

Pembicaraan tersebut mencari solusi politik untuk konflik selama beberapa dekade di bawah kerangka konstitusi Thailand. Pembicaraan sering terganggu sejak awal 2013. Putaran terakhir dimulai pada 2019.