Panglima Militer Thailand yang Baru Janji Bakal Pertahankan Monarki

CakapCakap – Cakap People! Panglima militer Thailand yang baru berjanji untuk mengikuti pendahulunya, yang telah mengambil tindakan keras terhadap kelompok anti-pemerintah. Dan, dia menekankan pentingnya melindungi monarki.

Penunjukan Jenderal Narongpan Jittkaewtae, dalam perombakan militer tahunan, berlangsung saat militer dan Kerajaan Thailand yang didominasi orang-orang istana menghadapi tantangan lebih dari dua bulan protes anti-pemerintah.

Narongpan tidak menyebut secara spesifik para pengunjuk rasa. Yang jelas, beberapa di antara demonstran menyerukan reformasi untuk mengekang kekuasaan monarki Raja Maha Vajiralongkorn.

“Saya berjanji kepada Anda semua bahwa saya akan melanjutkan kewajiban, tanggungjawab, kebijakan, dan ideologi panglima militer, Jenderal Apirat Kongsompong, dengan kemampuan saya sepenuhnya,” kata Narongpan dalam sebuah upacara militer, Selasa, 29 September 2020, seperti dikutip Reuters.

Apirat, yang pindah ke posisi senior di rumah tangga Kerajaan Thailand, blak-blakan mengkritik tokoh oposisi, akademisi, dan politisi sebagai potensi ancaman terhadap keamanan nasional.

“Saya akan melindungi dan mengembangkan militer agar berdiri sebagai institusi kunci keamanan yang menopang bangsa dan takhta,” tegas Narongpan, yang secara resmi akan menduduki jabatan barunya pada 1 Oktober nanti. Dia tidak menjawab pertanyaan dari media.

Penunjukkan militer jadi perhatian di Thailand. Sebab, militer telah mengambil alih kekuasaan 13 kali sejak berakhirnya monarki absolut pada 1932 silam.

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha pertama kali merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2014.

Jenderal Narongpan, 57 tahun, adalah anggota pasukan Pengawal Raja Vajiralongkorn.

Semakin Berani, Ribuan Pengunjuk Rasa Secara Terbuka Menantang Monarki Raja Thailand

Menurut laporan Reuters, Minggu, 20 September 2020, para penunjuk rasa semakin berani selama dua bulan demonstrasi menentang istana Thailand dan pembentukan yang didominasi militer, melanggar tabu tentang mengkritik monarki yang ilegal di bawah undang-undang Iese majeste.

Istana Kerajaan belum bisa dihubungi untuk dimintai komentar. Raja, yang menghabiskan sebagian besar waktunya di Eropa, tidak ada di Thailand sekarang.

Pada demonstrasi terbesar dalam beberapa tahun, puluhan ribu pengunjuk rasa pada hari Sabtu menyambut seruan untuk reformasi monarki serta untuk mencopot Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta, dan konstitusi dan pemilihan baru.

Protes yang dimulai di kampus universitas telah menarik semakin banyak orang lanjut usia.

Para pengunjuk rasa mengatakan konstitusi memberi raja terlalu banyak kekuasaan dan itu direkayasa untuk memungkinkan PM Prayuth mempertahankan kekuasaan setelah pemilihan tahun lalu.

Protes berikutnya dijadwalkan pada Kamis. Para pemimpin protes meminta warga Thailand untuk mengambil cuti pada 14 Oktober untuk menunjukkan dukungan mereka untuk melakukan perubahan.