Jati Sunarto
CakapCakap – Cakap People! Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan, Israel telah melanggar hukum internasional karena memblokade pengiriman bantuan ke Jalur Gaza. Tindakan Israel tersebut yang menyebabkan krisis kemanusiaan di Gaza terus memburuk.
Saat diwawancara dalam program “Insider” yang disiarkan ABC News pada Ahad, 27 Juli 2025, Albanese menyinggung tentang rule of engagement atau aturan keterlibatan dalam sebuah konflik. Dia menekankan, tujuan aturan tersebut adalah mencegah hilangnya nyawa warga tidak bersalah.
“Jelas sekali, menghentikan pengiriman makanan merupakan pelanggaran hukum internasional, yang merupakan keputusan yang dibuat Israel pada bulan Maret,” ujar Albanese.
“Hukum internasional menyatakan orang yang tidak bersalah atas suatu konflik,” sambung Albanese.
PM Australia ini pun sempat mengutarakan keprihatinannya atas penderitaan warga sipil Gaza. “Seorang anak laki-laki berusia satu tahun bukanlah pejuang Hamas. Korban jiwa dan kematian warga sipil di Gaza sama sekali tidak dapat diterima. Itu sama sekali tidak dapat dibenarkan,” ujarnya.
Saat menyinggung rencana Prancis yang hendak mengakui negara Palestina pada September mendatang, Albanese mengatakan Australia tidak akan mengikuti langkah serupa dalam waktu dekat. “Kami tidak akan mengambil keputusan apa pun sebagai isyarat, kami akan melakukannya sebagai langkah ke depan jika situasinya memungkinkan,” ucapnya.
“Apakah waktunya sekarang? Apakah kita akan segera melakukannya? Tidak, kita tidak akan melakukannya. Tetapi kita akan terlibat secara konstruktif,” tambah Albanese.
Agresi Israel ke Gaza, yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023, telah membunuh lebih dari 59.700 orang. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Krisis di sana terus memburuk karena pada Maret lalu Israel memutuskan menutup akses pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant. Mereka dinyatakan terlibat kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Kantor Media Pemerintah di Gaza pada Sabtu, 26 Juli 2025 melaporkan, lebih dari 100 ribu anak di Jalur Gaza, Palestina, termasuk 40.000 bayi di bawah satu tahun, sedang menghadapi kematian di tengah kekurangan parah susu formula dan suplemen gizi. Dalam pernyataannya, kantor tersebut menggambarkan situasi di Gaza sebagai “pembantaian perlahan,” dan menuduh Israel sengaja membuat anak-anak Gaza kelaparan melalui blokade dan penutupan semua perlintasan perbatasan yang terus berlanjut.
Menurut kantor itu, para ibu terpaksa memberi bayi-bayi mereka air putih selama berhari-hari karena tidak ada susu formula. Sementara rumah sakit dan pusat kesehatan menyaksikan peningkatan kasus kekurangan gizi akut dan yang mengancam jiwa setiap hari.
Otoritas Kesehatan Gaza melaporkan 122 kematian akibat kelaparan dan kekurangan gizi, termasuk diantaranya 83 anak-anak, di tengah hampir runtuhnya sistem medis dan kekurangan parah pasokan makanan pokok.
Kantor Media Pemerintah di Gaza itu menyebut krisis tersebut sebagai “peringatan mengejutkan yang dikeluarkan atas nama kemanusiaan dan kesadaran global”.
Karenanya, kantor itu menuntut pengiriman segera susu formula bayi dan suplemen gizi, dibukanya kembali semua penyeberangan tanpa syarat, pencabutan “pengepungan kriminal” Israel, dan intervensi internasional yang mendesak untuk menghentikan “kampanye pemusnahan yang disengaja terhadap anak-anak”.
Kantor pemerintah Gaza itu pun meminta pertanggungjawaban Israel dan sekutu internasionalnya atas kejahatan nyata terhadap kemanusiaan itu, seraya memperingatkan bahwa kebungkaman global ini merupakan “keterlibatan nyata dalam genosida anak-anak Gaza.”
