Semua Negara Bagian Malaysia Akan Lockdown Hingga Februari 2021, Kecuali Serawak

CakapCakap – Cakap People! Menteri Senior Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengatakan pada Selasa, 19 Januari 2021, bahwa semua negara bagian di Malaysia, kecuali Sarawak, akan berada di bawah Perintah Pengendalian Pergerakan atau Movement Control Order (MCO) mulai Jumat, 22 Januari 2021. MCO juga biasanya dikenal sebagai lockdown parsial atau sebagian.

Dalam jumpa persnya, Ismail Sabri yang juga merupakan Menteri Pertahanan menyampaikan bahwa MCO akan dilaksanakan di enam negara bagian, yaitu Kedah, Perak, Pahang, Terengganu, Perlis dan Negeri Sembilan. Ini akan efektif mulai pukul 12.01 pagi pada Jumat, 22 Januari 2021 dan berlangsung hingga 4 Februari 2021.

“Prosedur operasi standar MCO sama dengan yang saya umumkan sebelumnya. Artinya, warga tidak diperbolehkan keluar, kecuali dua orang dari satu rumah tangga untuk keperluan sehari-hari, termasuk kasus darurat,” ujarnya, seperti dikutip Channel News Asia.

Pekan lalu, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan, lima negara bagian, yakni Penang, Selangor, Melaka, Johor, dan Sabah, serta Wilayah Federal Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan berada di bawah MCO lagi selama dua minggu, dari 13 Januari 2012 hingga 26 Januari 2021.

Kelantan kemudian ada di bawah MCO mulai 16 Januari.

Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan 3.631 kasus baru virus corona pada Selasa, 19 Januari 2021 dan 14 kematian akibat COVID-19. Sembilan klaster baru juga terdeteksi, termasuk dua yang melibatkan anggota keluarga.

Sekarang, ada lebih dari 165.000 infeksi virus corona di Malaysia, dengan hampir 40.000 kasus aktif. Sistem perawatan kesehatan berada pada titik puncaknya, kata Muhyiddin.

Status keadaan darurat nasional yang berlaku mulai 11 Januari 2021 hingga 1 Agustus 2021, diumumkan oleh Raja Malaysia minggu lalu untuk mengekang penyebaran COVID-19.

The Star melaporkan, Rabu, 13 Januari 2021, PM Muhyiddin mengatakan tidak ada jam malam atau penutupan yang akan diberlakukan saat kondisi darurat ditetapkan.

“Saya ingin menekankan bahwa keadaan darurat yang dideklarasikan oleh Yang di-Pertuan Agong bukanlah bentuk kudeta militer. Jam malam tidak akan diberlakukan. Sebaliknya, selama masa Darurat ini, pemerintahan sipil akan terus berfungsi,” jelasnya.

“Sekali lagi, izinkan saya meyakinkan Anda bahwa pemerintah sipil akan terus berfungsi,” kata Muhyiddin dalam pidato khusus siaran langsungnya di televisi, Selasa, 12 Januari 2021, seperti dikutip The Star.