Presiden Jokowi: Ujian Nasional (UN) Dihapus Mulai 2021

CakapCakap – Cakap People! Tahun 2021 akan menandai mulai diberlakukannya  penilaian semacam assessment kompetensi sebagai pengganti Ujian Nasional atau UN.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan ujian nasional (UN) resmi dihapuskan dari sistem pendidikan di Indonesia mulai 2021.

View this post on Instagram

Sebenarnya, di mana sih posisi Indonesia dalam situasi ekonomi global sekarang? Bisakah kita optimistis? Begini. Di antara negara-negara G-20, pertumbuhan ekonomi Indonesia peringkat tiga setelah India dan China. Tahun ini mungkin di kisaran 5,04-5,05 persen. Selama lima tahun ini kita dapat menjaga inflasi kurang lebih 3,5 persen. Angka kemiskinan kita lima tahun lalu adalah 11,2 persen. Sekarang, tinggal satu digit menjadi 9,496 persen. Lalu, rasio defisit kita terhadap Produk Domestik Bruto juga sangat hati-hati. Tahun ini di APBN angkanya 1,9, mungkin nanti jatuhnya di angka 2 lebih sedikit. Tahun depan 1,7. Semuanya masih prudent di bawah angka 2,5-3. Jadi, tadi saya sampaikan di depan para pengusaha yang hadir di acara KOMPAS 100 CEO FORUM 2019, mencermati angka-angka ini, jangan sampai kita selalu kelihatan tertekan. Memang semua negara tertekan oleh kondisi eksternal: dari soal pertumbuhan ekonomi global, perang dagang yang semakin tidak jelas, masalah-masalah di Amerika Latin, Timur Tengah, Brexit, sampai yang di dekat kita yaitu Hong Kong yang tidak selesai-selesai. Ada sejumlah tantangan, tapi kita tetap optimistis.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Nov 28, 2019 at 2:15am PST

“Sudah diputuskan oleh Mendikbud bahwa UN mulai tahun 2021 sudah dihapus. Artinya sudah tidak ada UN lagi tahun 2021,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meresmikan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek di Tol Japek Km 38, wilayah Kabupaten Bekasi, Kamis, 12 Desember 2019, seperti dikutip dari Kantor Berita ANTARA.

Jokowi menambahkan bahwa UN akan diganti dengan semacam assessment kompetensi, adapun yang akan di-assessment adalah sekolah dan guru.

Selain itu juga ada semacam survei karakter, dari survei itu pula akan dijadikan evaluasi.

“Pendidikan kita sampai ke level mana. Nanti sudah dihitung saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan Mendikbud,” kata Presiden.

Hal itu juga berarti mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angka yang ketika angkanya di bawah grade atau standar yang ditetapkan tentu saja harus diperbaiki dan diinjeksi sehingga bisa naik levelnya.

“Akan kelihatan sekolah mana yang perlu disuntik,” kata Presiden.

Sementara soal penanganan teknis, kebijakan ada di tangan pemerintah pusat.

“Bisa saja nanti misalnya, perhitungan Kemendikbud seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat. Bisa saja dilakukan. Ini hanya geser anggaran dari daerah ke pusat. Itu saja. Kalau kebijakan ini bisa naikkan kualitas pendidikan akan kita jalani terus,” kata Presiden.

ANTARA