Rekor Lonjakan 2.657 Kasus COVID-19 di RI, Presiden Jokowi: Sudah Lampu Merah

CakapCakap – Cakap People! Kasus infeksi virus corona di Indonesia hingga saat ini masih belum menunjukkan tren penurunan, bahkan hari ini mencetak lonjakan rekor baru.

Mengutip laporan KataData, Kamis, 9 Juli 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai kondisi pandemi virus corona COVID-19 kian mengkhawatirkan. Pasalnya kasus positif virus ini terus bertambah bahkan mencetak rekor 2.657 orang pada rilis data Kamis, 9 Juli 2020.

View this post on Instagram

Selamat pagi. Di saat prediksi ekonomi dunia kurang menggembirakan, belanja pemerintah menjadi penggerak utama perekonomian kita di tengah pandemi. Dan kuartal ketiga tahun ini akan menjadi kunci bagi upaya pemulihan ekonomi nasional. Karena itulah, regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah lebih disederhanakan sesuai kebutuhan di masa yang memerlukan upaya luar biasa ini. Dalam rapat terbatas di Istana Negara, kemarin, saya minta belanja kementerian dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Misalnya Kemendikbud dengan anggaran Rp70,7 triliun, Kemensos Rp104,4 triliun, Kemenhan Rp117,9 triliun, Polri Rp92,6 triliun, atau Kemenhub Rp32,7 triliun. Selain itu, pembelanjaan pemerintah juga harus mengutamakan produk-produk yang ada di dalam negeri. Di Kemenhan, misalnya, kalau bisa belanja di PT Dirgantara Indonesia, di Pindad, atau di PAL. Begitu juga belanja sejumlah kebutuhan medis, tak perlu lagi beli dari luar, apalagi hanya berupa masker yang sudah banyak kita produksi. Produksi APD (alat pelindung diri) kita 17 juta per bulan, sementara yang terpakai kurang lebih 4-5 juta unit. Belanja pemerintah di dalam negeri akan memacu pertumbuhan ekonomi kita.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Jul 8, 2020 at 6:04pm PDT

Jumlah lonjakan ini merupakan yang tertinggi sejak pertama kali Indonesia mengumumkan kasus pertama virus corona pada 2 Maret 2020. Sedangkan total kasus COVID-19 di RI sampai saat ini sudah mencapai 70.736 kasus.

“Saya ingatkan ini sudah lampu merah lagi. Hari ini secara nasional, kasus positif ini tinggi sekali hari ini,” kata Jokowi di posko penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Kamis, 9 Juli 2020.

Atas dasar itu, Presiden Jokowi memerintahkan pemerintah daerah mengendalikan laju penularan virus corona di wilayahnya masing-masing. Sebab, penyebaran virus mematikan ini sangat tergantung kepada strategi yang diambil di tiap daerah. 

Di Kalimantan Tengah, total kasus positif virus corona mencapai 1.093 orang. Dari jumlah tersebut, 393 orang dalam perawatan dan 634 telah sembuh. Sementara, 66 pasien lainnya dinyatakan meninggal akibat COVID-19. 

Jokowi mengatakan, jumlah kasus positif virus corona di Kalimantan Tengah masih tergolong kecil. Walau demikian, angka tersebut bisa membesar jika tak dikendalikan dengan baik oleh pemda setempat.

“Kalau manajemen krisis tidak dilakukan dengan tegas, rakyat tidak diajak semuanya bekerja sama, hati-hati angka yang tadi saya sampaikan bisa bertambah banyak,” kata Jokowi.

View this post on Instagram

Sesuai rencana, kunjungan saya ke Provinsi Kalimantan Tengah hari ini adalah untuk meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan nasional di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Tapi di perjalanan dari Kapuas ke Pulang Pisau, saya tetap singgah di dua tempat di wilayah Pulang Pisau, yakni di Tahai Baru untuk melihat jalannya pembangunan peningkatan jaringan reklamasi rawa, dan di Desa Pangkoh Hulu untuk meninjau sebuah pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Jul 9, 2020 at 6:11am PDT

Kepala Negara juga meminta pemda tidak menganggap enteng pandemi yang tengah terjadi. Jokowi mengatakan mereka harus memiliki perasaan yang sama untuk menghadapi kondisi sulit ini. Apalagi, pandemi corona tak hanya berdampak ke masalah kesehatan.

“Juga berimbas ke yang namanya krisis ekonomi,” kata Jokowi. 

Atas dasar itu, Jokowi meminta pemda untuk melakukan tiga hal dalam menangani pandemi virus corona. Pertama, daerah harus siap menangani urusan yang berkaitan dengan kesehatan. Kedua, pemerintah daerah harus bisa menyalurkan bantuan sosial secara cepat dan tepat sasaran. Terakhir, Jokowi ingin mereka bisa mengirimkan stimulus ekonomi, terutama kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).