Kudeta Militer Myanmar: Aung San Suu Kyi Dituduh Melanggar Undang-Undang Ekspor-Impor

Disebutkan bahwa militer telah menggeledah rumah Suu Kyi dan menemukan peralatan komunikasi — radio walkie-talkie — yang diimpor secara ilegal dan digunakan tanpa izin.

by Siti Nurhajaiti February 3, 2021, 9:37 pm 16k Views

CakapCakap – Cakap People! Pemerintah militer Myanmar telah mengajukan tuntutan pidana terhadap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi atas pelanggaran Undang-Undang Ekspor-Impor, menurut dokumen polisi, The Straits Times melaporkan, Rabu, 3 Februari 2021.

Aung San Suu Kyi ditahan hingga 15 Februari 2021, kata dokumen itu.

Disebutkan bahwa militer telah menggeledah rumah Suu Kyi dan menemukan peralatan komunikasi — radio walkie-talkie — yang diimpor secara ilegal dan digunakan tanpa izin.

Kekuasaan militer diberlakukan kembali di Myanmar pada Senin, 1 Februari 2021, ketika tentara menahan Suu Kyi, 75 tahun, yang merupakan kepala partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), dan anggota parlemen lainnya dalam serangkaian penggerebekan pada pagi hari.

Tuduhan terhadap Suu Kyi tersebut membawa ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara dan / atau denda.

Tuntutan juga diajukan terhadap Presiden Win Myint, 69 tahun, yang dituduh melanggar UU Penanggulangan Bencana Alam. Atas pelanggaran tersebut, juga mendapat ancaman hukuman penjara maksimal tiga tahun.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, krisis politik di Myanmar terjadi atas tuduhan kecurangan pemilu. Myanmar telah dipimpin militer hingga reformasi demokrasi pada tahun 2011.

Myanmar soldiers stand inside Yangon City Hall after they occupied the building, in Yangon, Myanmar February 2, 2021. [Photo: REUTERS/Stringer]

Pada pemilihan umum November 2020, partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi meraih kemenangan telak dengan 83 persen kursi parlemen. Pihak militer kemudian menuduh partai tersebut melakukan penipuan elektoral.

Pada Senin pagi, 1 Februaru 2021, militer Myanmar merebut kekuasaan setelah menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi bersama dengan Presiden Win Myint dan pejabat senior NLD lainnya. Militer mengumumkan status darurat negara selama satu tahun di televisi, dan Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing akan mengambil alih negara.

Setelah kudeta, militer mengerahkan tentara ke jalan-jalan di ibu kota Naypyidaw dan kota terbesar Myanmar, Yangon. Layanan internet dan telepon diblokir. Netblocks, sebuah organisasi non-pemerintah di bidang tata kelola internet, mendeteksi gangguan internet yang meluas di negara tersebut. Nomor telepon di Naypyidaw juga tidak bisa dihubungi.