AS Kecam Rencana Israel Bangun 4.000 Rumah Yahudi di Tepi Barat

AS menentang tindakan sepihak yang mempersulit pencapaian solusi dua negara.

by Siti Nurhajaiti June 19, 2023, 9:16 pm 12.8k Views

CakapCakap – Cakap People! Amerika Serikat (AS) mengecam pengumuman pemerintah Israel yang akan menyetujui pembangunan lebih dari 4.000 rumah baru di Tepi Barat. Hal ini diungkapkan juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller, Minggu 18 Juni 2023.

“AS sangat terusik dengan pengumuman pemerintah Israel soal rencana penambahan 4.000 lebih rumah baru di Tepi Barat dan perubahan pada sistem perencanaan mereka yang dapat mempercepat persetujuan. Perluasan permukiman ilegal Yahudi menjadi penghalang perdamaian,” tulis Miller di Twitter, seperti dikutip The National.

Miller menambahkan bahwa AS menentang tindakan sepihak yang mempersulit pencapaian solusi dua negara.

AS Kecam Rencana Israel Bangun 4.000 Rumah Yahudi di Tepi Barat — Pemandangan umum pemukiman Yahudi Tepi Barat di Efrat, Kamis, 10 Maret 2022. [Foto: AP Photo/Maya Alleruzzo]

Langkah tersebut disetujui oleh pemerintah Israel pada Minggu ketika Asisten Menteri Luar Negeri AS Barbara Leaf, yang bertanggung jawab atas urusan Timur Tengah, akan bertemu dengan para pemimpin Israel dan Palestina selama kunjungan selama sepekan ke wilayah tersebut.

Miller meminta pemerintah Israel untuk memenuhi komitmen yang dibuat di Kota Aqaba di Yordania dan di Sharm el-Sheikh, Mesir, untuk kembali ke dialog guna menurunkan ketegangan.

Pemerintah Israel pada hari Minggu memberi Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, penghasut pro-pemukiman, otoritas atas perencanaan di Tepi Barat yang diduduki dan mencabut birokrasi pada proses persetujuan.

Perubahan tersebut memudahkan Israel untuk memperluas permukimannya di Yerusalem timur, yang dianggap warga Palestina sebagai jantung negara masa depan mereka, pada saat harapan akan perdamaian semakin jauh dari sebelumnya.

Kontrol Smotrich atas perencanaan adalah syarat baginya untuk bergabung dengan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Otoritas atas perencanaan di wilayah itu, yang berada di bawah pendudukan militer selama 56 tahun, secara tradisional berada di tangan menteri pertahanan negara itu. Smotrich juga seorang menteri di Kementerian Pertahanan.

Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk keputusan tersebut dan meminta komunitas internasional untuk menekan Israel “untuk menghentikan tindakan sepihak yang ilegal”.