Jati Sunarto
CakapCakap – Cakap People! Beberapa negara menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Negara mana saja itu? Korupsi masih menjadi salah satu permasalahan serius bagi hampir sebagian besar negara di dunia. Praktik kecurangan yang umumnya dilakukan oleh para penguasa ini dapat mengancam stabilitas politik jangka panjang, termasuk merusak sistem demokratis dan memperlambat perkembangan ekonomi di negara tersebut.
Maraknya kasus korupsi yang merugikan suatu negara membuat pemerintah menerapkan berbagai sanksi berat untuk memberikan efek jera, serta upaya antikorupsi.
Berikut ini beberapa negara yang menerapkan hukuman mati sebagai langkah tegas dalam menangani para koruptor. Negara mana saja?
1. China
Salah satu negara yang menerapkan hukuman mati bagi para koruptor adalah China. Negeri Tirai Bambu ini dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat eksekusi mati tertinggi di dunia.
Namun, eksekusi mati bagi para koruptor ini sangat sulit untuk diakses karena kerahasiaan data yang ketat sehingga tidak diketahui pasti jumlah kematiannya. Biasanya, tahanan yang dihukum mati tidak akan menunggu lama untuk dieksekusi, atau memiliki waktu sekitar 2 tahun sebelum akhirnya dieksekusi.
Dilansir dari Rappler, hukuman mati di China ditujukan untuk pelaku kejahatan di bidang ekonomi dan politik, seperti penyeludupan narkoba, perdagangan manusia, pengalihan obat terlaran, tindak korupsi, dan kejahatan lain yang mengancam stabilitas negara.
Beberapa kasus terkenal yang menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menangani korupsi, di antaranya hukuman mati yang dijatuhkan kepada mantan wakil wali kota Hangzhou, Xu Maiyong, dan wakil wali kota Suzhou, Jiang Renjie, setelah keduanya dinyatakan bersalah atas penyuapan senilai lebih dari USD 50 juta atau sekitar Rp814 miliar.
Kemudian, kasus terbaru yang mencolok perhatian adalah eksekusi mati yang dilakukan kepada mantan sekretaris Partai Komunis, Li Jianping, pada 2022 lalu. Ia terbukti menggelapkan uang senilai lebih dari 1,4 miliar yuan atau sekitar Rp3,1 triliun.
2. Korea Utara
Korea Utara memang terkenal dengan beragam peraturannya yang sangat ketat dan aneh, yang berlaku bagi pemerintah, warga, hingga wisatawan. Jika ketahuan melanggar larangan tersebut, maka dapat menyebabkan kurungan penjara hingga hukuman mati.
Korea Utara menerapkan hukuman mati bagi para pelaku korupsi, dengan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi dan semakin meningkat setelah Kim Jong-un berkuasa. Sangat sulit untuk mendapatkan laporan eksekusi mati di negara tersebut, sehingga sebagian besar laporan bersumber dari media luar negeri dan para pengamat Hak Asasi Manusia.
Salah satu eksekusi mati paling kontroversial adalah eksekusi terhadap paman Kim Jong-un, Chang Song-thaek, yang menjadi wakil ketua Komisi Pertahanan Nasional pada tahun 2013. Chang dituduh melakukan tindak korupsi dan berusaha menggulingkan pemerintahan.
Masih di tahun yang sama, sekitar 50 pejabat disebut telah dieksekusi mati atas tuduhan korupsi dan menonton drama Korea Selatan yang dilarang di negara tersebut. Sanksi hukuman mati tersebut menunjukkan tidak hanya sekedar menyikapi kejahatan, tetapi juga merupakan strategi untuk mempertahankan kekuasaan.
3. Irak
Sejarah eksekusi mati di Irak diketahui cukup kelam, dengan tindakan kekerasan yang menjadi bagian dari penegakan hukum.
Salah satu kasus eksekusi mati paling keji dan terkenal di negara tersebut kepada Ali Hassan al-Majid pada 2010. Ia dijatuhi hukuman mati karena tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk serangan gas beracun di wilayah Kurdi pada 1988.
Sanksi PBB kepada Irak pada 1990-an, Ali Hassan memegang sejumlah jabatan di pemerintahan. Namun, dia dilaporkan menyalahgunakan kekuasaannya untuk penyelundupan transaksi bisnis.
Korupsi secara terang-terangan diduga dilakukan sebagai alasan di balik pemecatannya sebagai menteri pada 1995. Kasus Ali Hassan ini pun menjadi simbol penegakan hukum, sekaligus pengingat akan korupsi yang merusak investasi dan pembangunan di negara ini.
4. Thailand
Thailand menjadi salah satu negara ASEAN yang juga menerapkan hukuman mati bagi pejabat publik yang terbukti terlibat dalam kasus suap. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Anti Korupsi yang disahkan pada Juli 2015.
Dalam aturan yang telah diperbarui tersebut, hukuman mati dapat dijatuhkan kepada pejabat dan masyarakat sipil, termasuk pelaku dari negara asing dan staf organisasi internasional yang melakukan penyuapan. Namun, hingga kini diketahui belum ada seorang pun yang dieksekusi akibat kejahatan tersebut.
5. Laos
Negara ASEAN berikutnya adalah Laos, yang menerapkan hukuman mati untuk pelaku korupsi. Negara ini menempatkan hukuman mati sebagai tanggung jawab ekonomi bagi para pejabat publik. Jika seorang pejabat terbukti secara sengaja mengganggu kegiatan ekonomi yang dapat merugikan negara, maka bisa dikenakan hukuman mati.
Bukan tanpa alasan, sanksi tersebut diterapkan untuk membuat para pejabat pemerintah lebih bertanggung jawab dan menghindari praktik-praktik yang bisa merugikan negara dan masyarakat.
6. Vietnam
Vietnam menerapkan hukuman mati bagi para pelaku penggelapan dengan syarat tertentu. Tindak korupsi berupa penggelapan uang senilai 500 juta dong atau lebih, serta tindakan yang dapat menimbulkan dampak serius bagi negara, maka pelakunya akan dijatuhi hukuman mati.
Selain itu, tindak korupsi dengan jumlah yang lebih kecil sekitar 300 juta dong, juga bisa dikenakan hukuman mati jika menimbulkan kerugian yang signifikan bagi negara.
Nasib yang sama juga diberikan kepada pejabat yang melakukan perdagangan lintas batas ilegal atas benda-benda bernilai tinggi dan kasus sangat serius, seperti pembuatan, penyimpanan, atau peredaran uang palsu, serta surat perbendaharaan negara, atau obligasi.
Penegakan hukum di Vietnam bersifat sangat ketat karena berupaya untuk mengurangi tingkat korupsi di berbagai level pemerintahannya.
