in ,

Para Pemimpin Asia-Pasifik Suarakan Keprihatinan di Tengah Ketegangan Laut China Selatan

Dengan mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan, Beijing dengan cepat membangun pulau-pulau buatan dengan infrastruktur militer di wilayah maritim.

CakapCakapCakap People! Para pemimpin Asia-Pasifik menyuarakan keprihatinan atas situasi di Laut China Selatan pada pertemuan puncak regional pada hari Sabtu, 14 November 2020. Seorang pejabat pemerintah Jepang mengatakan, kecemasan itu dipicu oleh ketegangan keamanan antara Amerika Serikat (AS) dan China yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.

Bangkok Post melaporkan, pertemuan virtual KTT Asia Timur yang beranggotakan 18 orang itu terjadi untuk pertama kalinya setelah pemilihan presiden AS awal bulan ini. Banyak negara Asia mulai mempertimbangkan bagaimana membangun hubungan dengan pemerintahan Presiden AS terpilih dari Partai Demokrat Joe Biden.

Presiden AS yang sedang menjabat Donald Trump absen selama empat tahun berturut-turut, dengan Penasihat Keamanan Nasional Robert O’Brien berpartisipasi atas namanya dan Perdana Menteri China Li Keqiang juga bergabung dalam pertemuan online tersebut.

Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam dan Presiden Nguyen Phu Trong (tengah) berjalan melewati bendera negara-negara anggota Asean sebelum membuka Asean ke-37 di Hanoi pada hari Kamis, 12 November 2020. Disusul pertemuan terkait lainnya, termasuk KTT Asia Timur pada Sabtu, 14 November 2020. [Foto: Reuters]

Karena diplomasi AS terhadap kawasan Asia-Pasifik menjadi tidak jelas setelah pemilihan AS, China, yang telah mengendalikan virus, sangat ingin meningkatkan hubungan dengan 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

Dengan mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan, Beijing dengan cepat membangun pulau-pulau buatan dengan infrastruktur militer di wilayah maritim.

Menurut pejabat pemerintah yang menjadi sumber Bangkok Post, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menyerukan penghentian tindakan di Laut Cina Timur dan Selatan yang “bertentangan dengan aturan hukum dan keterbukaan” dan berbagi keprihatinan yang mendalam dengan negara-negara lain di kawasan itu, tanpa secara eksplisit menyebut China.

China memiliki klaim teritorial yang bertentangan dengan empat anggota ASEAN – Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam – serta Taiwan di Laut China Selatan, jalur perairan strategis yang dilewati lebih dari sepertiga perdagangan global.

Beijing telah meminta kesimpulan awal dari pembicaraan tentang apa yang disebut kode etik perilaku dengan ASEAN untuk mencegah bentrokan di perairan, dengan Washington dan Tokyo mengkritik pembangunan militer China di sana.

“Saya menyambut baik kemajuan yang dibuat dalam negosiasi antara Asean dan China tentang kode etik,” kata Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam pertemuan itu.

“Tapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan momentum diskusi harus terus kita jaga agar kita dapat menyimpulkan kode etik yang efektif dan substantif,” tambahnya.

Pada Juli, pemerintahan Trump mengatakan mengambil sikap lebih keras terhadap ketegasan maritim Beijing di perairan, dan menyebut klaim China atas sumber daya lepas pantai di sana “sepenuhnya melanggar hukum.”

Namun, pada November, China memutuskan untuk mengizinkan penjaga pantainya menggunakan senjata ketika kapal asing yang terlibat dalam aktivitas ilegal di perairan yang dikuasainya gagal mematuhi perintah, seperti berhenti.

Para ahli urusan luar negeri berpendapat, ketidakhadiran Trump di KTT Asia Timur, sementara itu, dipandang sebagai hilangnya kesempatan bagi Washington untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Asean.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong berbicara di Istana di Singapura, 17 Mei 2019. [Foto: REUTERS / Feline Lim]

Pada pertemuan tersebut, para pemimpin Asia-Pasifik juga menyinggung Hong Kong, dengan pejabat Jepang mengutip Suga yang mengungkapkan “keprihatinan besar” atas situasi di wilayah administratif khusus China.

Pada akhir Juni, China daratan memberlakukan undang-undang keamanan nasional bagi Hong Kong untuk menindak apa yang dipandangnya sebagai pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing, yang tampaknya bertujuan untuk memadamkan aksi protes terhadap pemerintah pro-Beijing di wilayah tersebut.

Sejak itu, banyak negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, telah mencela undang-undang yang mengancam kebebasan dan hak asasi manusia di kawasan, di mana demokrasi seharusnya dijamin.

Di bawah prinsip “satu negara, dua sistem” China, Hong Kong dijanjikan akan menikmati hak dan kebebasan selama 50 tahun setelah kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997.

KTT Asia Timur terdiri dari ASEAN plus Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, Rusia, Korea Selatan, dan AS.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading…

0

Comments

0 comments

WHO: Dunia Tidak Boleh Berpuas Diri Setelah Berita Menggembirakan Tentang Vaksin COVID-19

Italia Panggil Dokter Zona Perang Untuk Selesaikan Krisis COVID-19 di Calabria