in ,

Hong Kong Izinkan Dokter Tanpa Ujian Lisensi Lokal untuk Praktik; Atasi Kekurangan

Menteri Kesehatan Sophia Chan mengatakan Hong Kong menghadapi kekurangan dokter yang serius dan krisis itu diperkirakan akan “sangat memburuk” dalam jangka menengah.

CakapCakapCakap People! Badan legislatif Hong Kong pada hari Kamis, 21 Oktober 2021, mengesahkan undang-undang yang memungkinkan dokter yang dilatih di luar negeri untuk berpraktik di kota yang dikuasai China itu tanpa mengikuti ujian lisensi lokal untuk mengurangi kekurangan staf medis. Langkah ini meningkatkan kekhawatiran atas standar perawatan kesehatan di masa depan.

Beberapa orang melihat undang-undang tersebut sebagai langkah pertama untuk mengganti dokter lokal dengan dokter dari China daratan, di mana ada kekhawatiran atas standar kesehatan dan keselamatan, lebih dari selusin tenaga medis mengatakan kepada Reuters pada bulan Mei 2021.

Seorang dokter mengenakan pita protes selama piket staf medis, mengecam kebrutalan polisi selama protes anti-pemerintah, di Rumah Sakit Queen Elizabeth di Hong Kong, China, 13 Agustus 2019. [Foto: REUTERS/Thomas Peter/File Photo]

Reuters melaporkan, Menteri Kesehatan Sophia Chan mengatakan Hong Kong menghadapi kekurangan dokter yang serius dan krisis itu diperkirakan akan “sangat memburuk” dalam jangka menengah.

“Ada kebutuhan untuk memperkenalkan cara baru bagi lebih banyak dokter terlatih non-lokal yang memenuhi syarat untuk datang ke Hong Kong, untuk bekerja dalam sistem perawatan kesehatan publik, untuk memperluas bank dokter kami,” kata Chan kepada Dewan Legislatif, yang tidak memiliki partai oposisi.

Dewan meloloskan RUU tersebut dengan 39 suara mendukung dan satu menentang, berasal dari legislator yang mewakili sektor medis, Pierre Chan.

“Sebagian besar dokter tidak khawatir tentang pekerjaan mereka diambil, sebagian besar menentang RUU itu karena mereka ragu standar bisa dipertahankan,” katanya kepada dewan.

Banyak negara di seluruh dunia menghadapi kekurangan dokter di tengah pandemi COVID-19, tetapi masalah di Hong Kong telah diperburuk oleh tenaga medis yang meninggalkan kota itu setelah pemberlakuan undang-undang keamanan nasional tahun lalu yang menindak perbedaan pendapat.

Ketegangan antara 80.000 sektor medis publik dan pejabat Hong Kong dan Beijing muncul selama protes anti-pemerintah dan anti-China pada tahun 2019 ketika banyak tenga medis mendukung tujuan pro-demokrasi, yang paling terlihat adalah mereka merawat pengunjuk rasa yang terluka dalam bentrokan dengan polisi dan menggelar demonstrasi di dalam rumah sakit.

Lusinan tenaga kesehatan telah ditangkap, termasuk perawat Winnie Yu, mantan kepala serikat pekerja Otoritas Rumah Sakit, di bawah undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan Beijing.

Public hospital doctors, nurses and employees attend a rally against Sunday’s Yuen Long violent attacks over extradition bill protesters and citizens, at Queen Elizabeth Hospital, in Hong Kong, China, July 26, 2019. [REUTERS/Tyrone Siu/File Photo]

Skema lisensi baru, yang diumumkan pada awal tahun ini, memungkinkan dokter yang dilatih di luar bekas jajahan Inggris itu untuk melewatkan ujian wajib yang telah berlangsung puluhan tahun yang dipandang sebagai salah satu yang paling ketat di dunia.

Awalnya skema ini terbatas pada penduduk Hong Kong yang dilatih di luar negeri dan bahkan kemudian telah memicu reaksi di antara banyak orang di sektor medis yang percaya itu akan menurunkan standar perawatan kesehatan di salah satu pusat medis top Asia.

Rasio dua dokter per 1.000 orang Hong Kong dibandingkan dengan rata-rata 3,4 per 1.000 orang di antara negara-negara yang ada di Organisation for Economic Co-operation and Development.

Pejabat pemerintah telah menepis kekhawatiran tentang jatuhnya standar perawatan kesehatan. Sebuah komite pendaftaran khusus akan dibentuk untuk menentukan daftar hingga 100 universitas kedokteran di seluruh dunia untuk pengakuan profesional di Hong Kong.

Kepala Eksekutif Carrie Lam mengkritik tenaga medis karena “mempolitisasi” kebijakan pemerintah.

Hong Kong kembali ke China pada tahun 1997 dengan janji kebebasan berkelanjutan yang tidak dinikmati di daratan. Pejabat Beijing dan Hong Kong menyangkal undang-undang keamanan nasional melanggar kebebasan tersebut.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading…

0

Comments

0 comments

WNA yang Datang Ke Singapura Hanya Perlu Tes PCR Satu Kali; Simak Penjelasannya!

Studi: Vaksin COVID-19 Pfizer Sangat Efektif Lawan Varian Delta pada Remaja di Israel