UE Gugat Malta atas Program Golden Passport; Jual Kewarganegaraan Rp14,9 M

CakapCakap – Cakap People! UE gugat Malta atas program golden passport. Komisi Uni Eropa mengatakan pada hari Kamis, 29 September 2022, bahwa pihaknya akan mengajukan gugatan hukum terhadap Malta atas program golden passport. Program ini memungkinkan warga asing kaya membeli kewarganegaraan dengan imbalan investasi sekitar 1 juta euro atau Rp14,9 miliar.

Reuters melaporkan, dengan memiliki paspor Malta, memungkinkan mereka untuk tinggal dan bekerja di negara Uni Eropa (UE) mana pun. Sebagian besar investor datang dari negara-negara Arab, Timur Jauh dan Rusia.

Dalam beberapa bulan terakhir, Malta menangguhkan program untuk warga negara Rusia dan Belarusia setelah dimulainya perang di Ukraina. Namun, terus mengoperasikan skema untuk semua negara lain dan “belum menyatakan niat untuk mengakhirinya”, Komisi mengatakan dalam sebuah penyataan.

Brussels percaya skema itu melanggar hukum UE karena kewarganegaraan diberikan tanpa kewajiban nyata bagi penerima manfaat untuk tinggal di negara itu.

Malta membantah pandangan itu, dana menegaskan pihaknya benar dalam interpretasinya terhadap perjanjian UE. “Pemerintah Malta percaya bahwa itu tidak melanggar prinsip kerja sama yang tulus sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) Perjanjian Uni Eropa,” kata Kementerian Dalam Negeri Malta dalam sebuah pernyataan.

Rujukan kasus ke Pengadilan Uni Eropa datang setelah bertahun-tahun berselisih dengan Malta tentang penyesuaian skema tersebut. Prosedur pelanggaran tentang program ini diprakarsai oleh Komisi UE pada Oktober 2020, tetapi tidak menyebabkan perubahan nyata, kata Komisi.

Tekanan dari Brussel telah menyebabkan penangguhan atau penghapusan skema paspor emas di negara-negara Uni Eropa lainnya, dengan Siprus dan Bulgaria menjadi yang terbaru untuk menghentikan program mereka.

Itu membuat Malta sendirian di Uni Eropa, meskipun banyak negara lain mengoperasikan program untuk menjual visa. Penjualan paspor menghasilkan lebih dari 800 juta euro untuk Malta antara 2014 dan 2020. Hal ini dirayakan oleh pemerintah Partai Buruh Malta karena membantu mendanai gaji pekerja saat puncak krisis COVID-19.

Demikian informasi tentang UE gugat Malta atas program golden passport yang diterapkannya.