Siswa Sekolah di Thailand Memprotes Pemerintah Menuntut Reformasi

CakapCakap – Cakap People! Ribuan orang bergabung dalam protes yang dipimpin oleh siswa sekolah menengah di Bangkok pada hari Sabtu, 21 November 2020, untuk menyerukan reformasi pendidikan serta tuntutan gerakan yang lebih luas untuk mendorong penggulingan pemerintah dan mengekang kekuasaan monarki.

Melansir laporan Reuters, aksi itu adalah protes besar pertama sejak Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mengatakan pada hari Kamis bahwa polisi akan menggunakan semua undang-undang untuk melawan pengunjuk rasa, yang telah menjadi tantangan terbesar bagi lembaga tersebut selama bertahun-tahun.

Polisi Thailand mengatakan protes oleh kelompok Bad Student dapat dilanjutkan, meskipun dua dari pemimpin remajanya dipanggil pada hari Jumat, 20 November 2020, untuk dakwaan atas protes sebelumnya.

“Kami di sini untuk meminta kebebasan yang telah diambil dari kami serta untuk reformasi pendidikan,” kata siswa sekolah menengah Mameaw, 18, yang menolak untuk memberikan nama lengkapnya. Kami menginginkan monarki konstitusional yang nyata.

Protes yang dilakukan sejak Juli 2020 itu memiliki tiga tuntutan utama: pencopotan mantan pemimpin junta Prayuth sebagai perdana menteri, konstitusi baru, dan reformasi monarki Raja Maha Vajiralongkorn.

Tetapi para siswa sekolah menengah juga mencari kebebasan yang lebih besar dan perlakuan yang lebih adil dalam sistem pendidikan yang menurut mereka kuno dan terutama ditujukan untuk menanamkan kepatuhan. Banyak yang berbicara tentang pentingnya kesetaraan gender.

“Saya pernah dilecehkan secara seksual oleh guru. Sekolah bukanlah tempat yang aman,” bunyi sebuah plakat yang dipegang oleh seorang siswa yang duduk berseragam dengan mulut ditutup sebagai protes.

Salah satu hashtag yang digunakan pada hari Sabtu, 21 November 2020, diterjemahkan sebagai #ByeByeDinosaurs.

Juru bicara pemerintah, Anucha Burapachaisri, mengatakan perdana menteri berharap pengunjuk rasa akan menggunakan kebebasan mereka secara konstruktif dan sesuai hukum.

Prayuth telah menolak permintaan pengunjuk rasa agar dia mengundurkan diri dan tuduhan mereka bahwa dia merekayasa pemilu tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan yang pertama kali direbutnya dari pemerintah terpilih pada tahun 2014. Istana Kerajaan tidak memberikan komentar sejak protes dimulai pada bulan Juli.