PBB: Sekitar Setengah Populasi Myanmar Bisa Tenggelam Dalam Kemiskinan pada 2022

CakapCakap – Cakap People! Kemiskinan perkotaan akan meningkat tiga kali lipat di Myanmar, mendorong hampir setengah populasi di bawah garis kemiskinan tahun depan, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu, 1 Desember 2021, ketika dampak ganda dari pandemi dan kudeta militer mengancam kemajuan yang dibuat di Myanmar dekade terakhir, Reuters melaporkan.

Tentara merebut kekuasaan dari pemerintah sipil terpilih pemenang Nobel perdamaian Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021, melepaskan gejolak politik dan ekonomi ketika berusaha untuk menghancurkan oposisi dan merugikan upaya untuk memerangi virus corona.

Berdasarkan survei terhadap 1.200 rumah tangga, Program Pembangunan PBB (UNDP) mengatakan Myanmar akan kembali ke tingkat kemiskinan yang tidak terlihat sejak 2005, sebelum reformasi demokrasi dimulai.

“Tenggelamnya ke dalam kemiskinan skala ini bisa berarti hilangnya kelas menengah – pertanda buruk bagi pemulihan cepat dari krisis,” Kanni Wignaraja, direktur biro UNDP untuk Asia dan Pasifik, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Seorang juru bicara junta militer tidak menanggapi permintaan komentar oleh Reuters.

Dalam skenario terburuk, PBB memperkirakan jumlah mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat berlipat ganda menjadi 46,3% dari 24,8%, sementara kemiskinan perkotaan diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat pada 2022 menjadi 37,2%, dibandingkan 11,3% pada 2019.

Setengah dari responden survei di daerah perkotaan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki tabungan tersisa, sementara sekitar sepertiganya melaporkan telah menjual sepeda motor, yang seringkali menjadi alat transportasi utama keluarga.

Ada “tren peningkatan yang jelas dari rumah tangga yang makan lebih sedikit” dan meningkatnya angka putus sekolah.

Kota-kota besar seperti Yangon dan Mandalay, yang dulunya merupakan rumah bagi kelas menengah yang sedang tumbuh, telah mengalami gangguan terhadap usaha dan sektor kecil, mulai dari konstruksi dan perhotelan hingga ritel dan tekstil, menyebabkan hilangnya pekerjaan dan pengurangan upah, kata UNDP.

Pada bulan Oktober 2021, menteri investasi junta mengatakan kepada Reuters otoritas militer mencoba yang terbaik untuk menghidupkan kembali ekonomi, dan menyalahkan “sabotase ekonomi” yang didukung asing atas krisis tersebut, tetapi tidak memberikan rincian.

Jika tidak ada tindakan yang diambil, “Anda akan melihat ini dibawa ke seluruh generasi,” pejabat PBB, Kanni Wignaraja, menambahkan.

“Anda kehilangan satu generasi bukan hanya karena perang, Anda kehilangan satu generasi karena kecacatan dan kecacatan yang berasal dari kekurangan makanan, gizi buruk, hanya kemiskinan ekstrem,” katanya kepada Reuters.

Bank Dunia, yang sebelum kudeta memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di Myanmar meskipun ada COVID-19, sekarang memperkirakan ekonomi akan berkontraksi lebih dari 18% tahun ini, jauh melampaui negara tetangganya.

Kampanye Myanmar melawan COVID-19 itu kandas bersama dengan sistem kesehatan lainnya setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih, yang telah meningkatkan pengujian, karantina, dan perawatan.

Layanan di rumah sakit umum runtuh setelah banyak dokter dan perawat bergabung dalam pemogokan dalam gerakan pembangkangan sipil di garis depan oposisi terhadap kekuasaan militer dan kadang-kadang di garis depan protes yang dibatalkan.

Lebih dari 1.200 orang telah dibunuh oleh pasukan junta, kata sebuah kelompok pemantau, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, dan protes telah berkembang menjadi pemberontakan bersenjata, membawa bentrokan di seluruh negeri.