Inilah Cara Aceh Menilai Kualitas Kebijakan Publiknya

CakapCakap – Kebijakan publik merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kebijakan tersebutlah yang mengatur warga negara Indonesia agar tetap tertib didalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kebijakan publik, dikeluarkan oleh para pemangku kekuasaan, baik itu ditingkat nasional maupun ditingkat daerah. Untuk itulah, sangat penting adanya sebuah instrumen khusus yang mengatur ataupun menilai kualitas dari kebijakan publik itu sendiri.

September 2018 lalu, Yayasan BaKTI bersama Pusat Analis Kebijakan – Lembaga Administrasi Negara (PUSAKA-LAN) dan Knowledge Sector Initiative (KSI) melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) kepada pemerintah kabupaten dan kota se-Aceh. IKK merupakan sebuah instrumen yang berbasis online bersifat sederhana, komprehensif, dan efektif yang berfungsi agar pemerintah daerah dapat menilai sendiri kualitas kebijakan publik yang telah mereka kembangkan dan implementasikan.

Cakap People! Kepala Bappeda Aceh, Azhari, SE, M.Si saat itu mengatakan, untuk menghasilkan dan menyukseskan pelaksanaan program strategis baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota yang berkualitas dan dapat menjawab secara efektif kebutuhan masyarakat sampai ke tingkat desa, perlu ditunjang dengan kebijakan daerah yang berasal dari hasil kajian yang komprehensif dan mempunyai dasar bukti yang kuat. Oleh karenanya, keberadaan suatu sistem informasi untuk mendukung praktik-praktik evidence-based dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan menjadi tantangan yang patut dipenuhi.

Indeks Kualitas Kebijakanlah solusi yang ditawarkan. Agar kualitas dari kebijakan publik bisa terbangun dan meningkat ke arah yang lebih baik, dibutuhkan komitmen yang penuh dari pemerintah di level kabupaten dan kota untuk menggunakan instrumen tersebut. BaKTI dan LAN menunjuk satu orang pejabat di masing-masing kabupaten dan kota untuk menjadi administrator IKK sebagai bagian tindak lanjut dari kegiatan ini. Dimana diharapkan, kegiatan ini menjadi awal pengenalan instrumen IKK dan IKK dapat menjadi instrumen yang tepat untuk menilai dan memotret kualitas kebijakan daerah di Aceh.

Sumber : BaKTINews