Ditangkap KPK, Ini 3 Kebijakan Kontroversial Edhy Prabowo!

CakapCakap – Kabar cukup mengejutkan datang dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo Cakap People. Di mana dirinya ditangkap oleh pihak KPK melalui OTT (operasi tangkap tangan).

Menteri Edhy Prabowo diduga berhubungan dengan kasus korupsi ekspor benih lobster. Tak bisa dipungkiri jika selama menjabat dirinya memang cukup banyak melakukan perombakan kebijakan. Tak jarang kebijakan baru yang ia buat tersebut menimbulkan kontroversi. Apa saja? Ini dia daftarnya dilansir dari laman economy.okezone.

1. Ekspor benih lobster diperbolehkan

Pada saat Susi Pudjiastuti masih menjabat sebagai Menteri KKP, terbit sebuah Permen Nomor 56 Tahun 2016 yang membahas tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Indonesia.

Namun larangan itulah yang direvisi oleh Edhy. Menurutnya, larangan ekspor lobster tersebut sangat merugikan nelayan. Terlebih bisa berujung pada maraknya penyelundupan yang ia klaim dapat merugikan negara.

Alhasil muncul revisi aturan yang dituangkan dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Tak hanya mengatur tentang ekspor benih lobster, aturan tersebut juga mendorong budidaya lobster dan pengelolaan kepiting, rajungan serta lobster itu sendiri.

2. Alat tangkap cantrang boleh digunakan

Edhy sempat mengisyaratkan guna memperbolehkan kembali penggunaan alat tangkap cantrang. Di mana sebelumnya penggunaan alat tersebut dilarang lantaran dianggap merusak lingkungan. Larangan penggunaan alat tersebut diatur dalam Peraturan Menteri KP Nomor 2 tahun 2015 serta Peraturan Menteri KP Nomor 71 tahun 2016.

Larangan penggunaan alat cantrang akan dihapus tapi akan diterbitkan aturan baru untuk mengatur keberadaan kapal cantrang supaya tidak mengganggu nelayan dengan alat tangkap lain.

“Jika yang paling jelas aturan soal cantrang perlu diatur. Karena ada nelayan kita yang tidak punya kapal, yang hanya masang bubu di pinggiran. Ini juga jangan diganggu. Semua harus hidup, baik yang kecil maupun yang gede. Karena ini semua untuk ekonomi, “tuturnya.

3. Meninggalkan penenggelaman kapal pencuri ikan

Inilah salah satu kebijakan yang cukup kontroversial dari Edhy Prabowo. Di mana ia tak lagi menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan seperti Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Menurut kebijakannya, penenggelaman kapal asing pencuri hanya akan dilakukan bila melakukan perlawanan ketika akan ditangkap. Sedangkan kapal tanpa perlawanan tak akan ditenggelamkan.

Jadi, itu dia beberapa kebijakan kontroversial dari Menteri Edhy Prabowo Cakap People. Setiap orang memang memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap suatu hal. Benar bukan?